twitter

KOPERASI

0 komentar
Posted in


PENGERTIAN KOPERASI DAN CARA PENERAPANNYA
Istilah koperasi berasal dari bahasa asing co-operation. (Co = bersama, operation = usaha), koperasi berarti usaha bersama, misalnya Koperasi Unit Desa (KUD) artinya usaha bersama masyarakat di satu wilayah desa, Koperasi Karyawan artinya usaha bersama para karyawan.
Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian,”Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”(pasal 3 UU No.12/1967).
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah “badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.
Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdi kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.
Koperasi sebagai badan usaha dapat melakukan kegiatan usahanya sendiri dan dapat juga kerja sama dengan badan usaha lain, seperti perusahaan swasta maupun perusahaan negara. Perbedaan antara koperasi dan badan usaha lain, dapat digolongkan sebagai berikut :
a. Dilihat dari segi organisasi
Koperasi adalah organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama bagi para anggotanya. Dalam melaksanakan usahanya, kekuatan tertinggi pada koperasi terletak di tangan anggota, sedangkan dalam badan usaha bukan koperasi, anggotanya terbatas kepada orang yang memiliki modal, dan dalam melaksanakan kegiatannya kekuasaan tertinggi berada pada pemilik modal usaha.
b. Dilihat dari segi tujuan usaha
Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi para anggotanya dengan melayani anggota seadil-adilnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
c. Dilihat dari segi sikap hubungan usaha
Koperasi senantiasa mengadakan koordinasi atau kerja sama antara koperasi satu dan koperasi lainnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi sering bersaing satu dengan lainnya.
d. Dilihat dari segi pengelolahan usaha
Pengelolahan usaha koperasi dilakukan secara terbuka, sedangkan badan usaha bukan koperasi pengelolahan usahanya dilakukan secara tertutup.

Manajemen koperasi Indonesia menjadi bagian tidak terpisahkan dalam perkembangan koperasi Indonesia.. Popularitas koperasi yang terus menurun ditambah manajemen yang tidak tepat menyebabkan koperasi Indonesia masuk ke wilayah kritis. Pemahaman yang keliru tentang manajemen koperasi menjadi awal terpuruknya daya saing koperasi. Betapa tidak Jumlah koperasi Indonesia mencapai 150 ribu unit dengan hampir 30 juta anggota teapi volume usaha keseluruhan hanya mencapai Rp 68 T dengan Total SHU Rp. 5 T bandingan dengan PD Indonesia yang mencapai Lebih dari 5000 T maka koperasi hanya menyumbang kurang 2% . Apa yang salah? jika kita menuding lembaga maka Dekopin sebagai satu satunya lembaga yang menaungi koperasi Indonesia yang harus bertanggung jawab, tetapi menurut saya tidak sampai disitu, seperti apapaun kita berteriak pada Dekopin tidak banyak yang kita bisa dapatkan harapan terakhir adalah memperbaiki manajemen koperasi kita.

Saya akan mencoba menampilkan manajemen koperasi ini secara berkala di blog saya ini. Pada posting kali ini saya akan lebih banyak membahas tentang pengertian manajemen koperasi. Dalam beberapa makalah manajemen koperasi yang telah saya tulis saya lebih menekankan aplikasi manajemen koperasi, anggap saja tulisan saya ini merupakan artikel manajemen koperasi yang kesekian untuk dibaca. Definisi manajemen koperasi yang sering saya pakai adalah mencapai tujuan koperasi dengan bekerjasama sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Tidak hanya sekedar aspek organisasi manajemen pemasaran koperasi serta manajemen keuangan koperasi juga menjadi penting untuk dipahami. Pemasaran dan dan finance seringkali menjadi momok menakutkan pasca hancurnya sistem monopoli ala KUD . Di banyak skripsi manajemen koperasi yang saya baca koperasi selalu digambarkan seragam dekat dengan laum marginal dan tidak mempunyai kemampuan bersaing. Munculnya berbagai macam bentuk koperasi saat ini juga mengahruskan kita membuat penyesuaian manajemen koperasi syariah tentu akan sangat berbeda jika dibandinkan dengan manajemen koperasi sekolah, dan untuk hal ini saja koperasi tidak memiliki kemampuan memadai, bahkan konsep dasar manajemen strategi koperasi masih sangat sulit dicari standarnya. Sebuah keinginan besar bagi saya adalah terciptanya sebuah konsep manajemen koperasi indonesia yang memang mempunyai fungsi manajemen koperasi yang tepat untuk negeri ini .
TATA CARA PEMBUATAN KOPERASI
Dalam Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi terdapat pokok-pokok yang perlu diperhatikan yaitu :
1. Dasar Hukum antara lain :
  • Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
  • Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2006 yaitu tentang Petunjuk Pelaksanaan Peberntukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
2. Koperasi sebaiknya dibentuk oleh sekelompok orang/anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.
3. Sebelum mendirikan koperasi, sebaiknya didahului dengan penyuluhan tentang perkoperasian agar kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi tersebut memahami mengenai perkoperasian, sehingga anggota koperasi nantinya benar-benar memahami nilai dan prinsip koperasi dan paha akan hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi.
4. Proses pendirian koperasi dimulai dengan pelaksanaan Rapat pembentukan koperasi dimana untuk Koperasi Primer sekurang-kurangnya dihadiri oleh 20 orang anggota pendiri, sedangkan untuk Koperasi Sekunder sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 koperasi melalui wakil-wakilnya.
5. Rapat pembentukan koperasi tersebut dihadiri oleh Pejabat Dinas/Instansi/Badan Yang Membidangi Koperasi setempat sesuai domisili anggota (Pasal 5 Ayat 3), dimana kehadiran pejabat tersebut bertujuan antara lain untuk : memberi arahan berkenaan dengan pembentukan koperasi, melihat proses pelaksanaan rapat pembentukan, sebagai narasumber apabila ada pertanyaan berkaitan dengan perkoperasian dan untuk meneliti isi konsep anggaran dasar yang dibuat oleh para pendiri sebelum di”akta”kan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi setempat. Selain itu apabila memungkinkan rapat pembentukan tersebut juga dapat dihadiri oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi yaitu Notaris yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM untuk membantu membuat/menyusun akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi.
6. Dalam Rapat Pembentukan akan dibahas mengenai Anggaran Dasar Koperasi yang memuat antara lain (Pasal 5 Ayat 5) :
  • Nama dan tempat kedudukan
  • Maksud dan tujuan
  • Jenis koperasi dan Bidang usaha
  • Keanggotaan
  • Rapat Anggota
  • Pengurus, Pengawas dan Pengelola
  • Permodalan, jangka waktu dan Sisa Hasil Usaha.
7. Pembuatan atau penyusunan akta pendirian koperasi tersebut dapat dibuat oleh para pendiri (dalam hal di wilayah setempat tidak terdapat NPAK) atau dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (Pasal 6 Ayat 1).
8. Selanjutnya Notaris atau kuasa Pendiri mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan dilampirkan (Pasal 7 ayat (1) :
  • 2 (Dua) rangkap salinan akta pendirian bermeterai cukup.
  • Data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani Notaris.
  • Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri.
  • Rencana kegiatan usaha minimal tiga tahun ke depan dan RAPB.
  • Dokumen lain yang diperlukan sesuai peraturan perundang undangan
9. Pejabat yang berwenang akan melakukan :
  • Penelitian terhadap materi Anggaran Dasar yang diajukan (Pasal 8 Ayat 2),
  • Pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut (Pasal 8 Ayat 2).
10. Apabila permohonan diterima maka pengesahan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berkas diterima lengkap (Pasal 9 Ayat 2).
11. Jika permohonan ditolak maka Keputusan penolakan dan alasannya disampaikan kembali kepada kuasa pendiri paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan (Pasal 12 Ayat 1).
12. Terhadap Penolakan, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut diberikan paling lambat 1 (satu) bulan (Pasal 12 Ayat 2).

B. SYARAT MENDIRIKAN KOPERASI
  1. Umum
    1. Dua rangkap Salinan Akta Pendirian koperasi dari notaris (NPAK).
    2. Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi.
    3. Daftar hadir rapat pendirian koperasi
    4. Foto Copy KTP Pendiri (urutannya disesuaikan dengan daftar hadir agar mempermudah pd saat verifikasi).
    5. Kuasa pendiri (Pengurus terpilih) untuk mengurus pengesahan pembentukan koperasi.
    6. Surat Bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang;kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi para pendiri.
    7. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi.
    8. Daftar susunan pengurus dan pengawas.
    9. Daftar Sarana Kerja Koperasi
    10. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus.
    11. Struktur Organisasi Koperasi.
    12. Surat Pernyataan Status kantor koperasi dan bukti pendukungnya
    13. Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  2. Tambahan Persyaratan Pendirian Koperasi apabila memiliki usaha Unit Simpan Pinjam (USP)
    1. Surat bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian, berupa Deposito pada Bank Pemerintah atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM;
    2. Rencana Kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
    3. Kelengkapan administrasi organisasi & pembukuan USP dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya;
    4. Nama dan Riwayat Hidup Pengurus dan Pengawas
    5. Surat Perjanjian kerja antara Pengurus koperasi dengan pengelola USP koperasi
    6. Nama dan riwayat hidup calon pengelola yang dilengkapi dengan :
      1. Bukti telah mengikuti pelatihan/magang usaha simpan pinjam koperasi.
      2. Surat keterangan berkelakuan baik
      3. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan pengurus dan pengawas
      4. Surat Pernyataan pengelola tentang kesediaannya untuk bekerja secara purna waktu.
      5. Permohonan ijin menyelenggarakan usaha simpan pinjam
      6. Surat Pernyataan bersedia untuk diperiksa dan dinilai kesehatan USP koperasinya oleh pejabat yang berwenang
      7. Struktur Organisasi Usaha Unit Simpan Pinjam (USP)
  1. Tambahan Persyaratan Pendirian Koperasi apabila memiliki usaha Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)
    1. Surat bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian, atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM cq. Ketua Koperasi
    2. Rencana kerja sekurang-kurangnya satu tahun
    3. Kelengkapan administrasi organisasi & pembukuan
    4. Keterangan pokok-pokok administrasi dan pembukuan yang didesain sesuai karakteristik lembaga keuangan syariah
    5. Nama dan riwayat hidup pengurus dan pengawas
    6. Nama Ahli syariah/Dewan Syariah yang telah mendapat rekomendasi/sertifikat dari Dewan Syariah Nasional MUI.
    7. Nama dan Riwayat Hidup Calon Pengelola yang dilengkapi dengan:
      1. Bukti telah mengikuti pelatihan/magang di lembaga keuangan syariah.
      2. Surat keterangan berkelakuan baik
      3. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan pengurus dan pengawas
      4. Surat perjanjian kerja antara Pengurus Koperasi dengan Pengelola Manajer/Direksi
      5. Struktur Organisasi Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah (USP)

C. SYARAT MENDIRIKAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)
  1. Dua rangkap Salinan Akta Pendirian koperasi dari notaris (NPAK);
  2. Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi;
  3. Daftar hadir rapat pendirian koperasi;
  4. Foto Copy KTP Pendiri (urutannya disesuaikan dengan daftar hadir agar mempermudah pd saat verifikasi);
  5. Kuasa pendiri (Pengurus terpilih) untuk mengurus permohonan pengesahan pembentukan koperasi.;
  6. Surat Bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian KSP berupa Deposito pada Bank Pemerintah atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM, dilengkapi dgn bukti penyetoran dari anggota kepada koperasi;
  7. Rencana kerja koperasi minimal (3) tiga tahun kedepan(rencana permodalan, Neraca Awal, rencana kegiatan usaha (business plan), rencana bidang organisasi &SDM);
  8. Kelengkapan administrasi organisasi dan pembukuan;
  9. Daftar susunan pengurus dan pengawas;
  10. Nama dan Riwayat Hidup calon Pengelola yang dilengkapi dengan :
    1. Bukti telah mengikuti pelatihan/magang usaha simpan pinjam koperasi.
    2. Surat keterangan berkelakuan baik
    3. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan pengurus dan pengawas
    4. Surat Pernyataan pengelola tentang kesediaannya untuk bekerja secara purna waktu.
    5. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus.
    6. Daftar sarana kerja
    7. Permohonan ijin menyelenggarakan usaha simpan pinjam
    8. Surat Pernyataan bersedia untuk diperiksa dan dinilai kesehatan koperasinya oleh pejabat yang berwenang
    9. Surat Pernyataan Status kantor koperasi dan bukti pendukungnya
    10. Struktur Organisasi KSP
D. SYARAT UNTUK PENDIRIAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS)
  1. Dua rangkap Salinan Akta Pendirian koperasi dari notaris (NPAK);
  2. Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi;
  3. Daftar hadir rapat pendirian koperasi;
  4. Foto Copy KTP Pendiri (urutannya disesuaikan dengan daftar hadir agar mempermudah pd saat verifikasi);
  5. Kuasa pendiri (Pengurus terpilih) untuk mengurus permohonan pengesahan pembentukan koperasi.;
  6. Surat Bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian KJKS berupa Deposito pada Bank Syariah atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM cq Ketua Koperasi;
  7. Rencana kerja koperasi minimal (1) satu tahun kedepan (rencana permodalan, Neraca Awal, SOP, rencana kegiatan usaha(business plan), rencana bidang organisasi &SDM);
  8. Kelengkapan administrasi organisasi dan pembukuan;
  9. Keterangan pokok-pokok administrasi dan pembukuan yang didesain sesuai karakteristik lembaga keuangan syariah;
  10. Nama dan riwayat hidup pengurus dan pengawas;
  11. Nama Ahli syariah/Dewan Syariah yang telah mendapat rekomendasi/sertifikat dari Dewan Syariah Nasional MUI.
  12. Nama dan Riwayat Hidup calon Pengelola dengan melampirkan :
    1. bukti telah mengikuti pelatihan/magang di lembaga keuangan syariah.
    2. Surat keterangan berkelakuan baik
    3. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan pengurus dan pengawas
    4. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus.
    5. Daftar sarana kerja
    6. Surat Pernyataan bersedia untuk diperiksa dan dinilai kesehatan koperasinya oleh pejabat yang berwenang
    7. Surat Pernyataan Status kantor koperasi dan bukti pendukungnya
    8. Struktur Organisasi KJKS

SUMBER :

http://hikmayogandita.wordpress.com/2013/10/03/ekonomi-koperasi/

http://get-and-share.blogspot.com/2012/11/penerapan-manajemen-dalam-koperasi.html

http://dewirosdyana.wordpress.com/2013/11/22/tata-cara-mendirikan-koperasi-2/


Resume Mata Kuliah Ekonomi Koperasi (23/09/2014)

0 komentar
Posted in






  • Koperasi merupakan suatu wadah bagi kalangan pengusaha kecil, dalam usaha ini koperasi hanya dibutuhkan pekerja kurang lebih 20 orang dan dalam pembentukan badan koperasi dengan modal yang sesuai dengan kemampuan dari setiap anggotanya, aturan dalam koperasi ini menggunakan asas kekeluargaan dan memiliki tujuan pokok(utama) yaitu menyejahterakan anggota sendiri dan masyarakat.
  • Menurut UU nomer 12 tahun 1967, Koperasi Indonesia adalah oragnisasi ekonomi rakyat berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersamaa berdasarkan asas kekeluargaan (Pasal 3 UU No. 12/1967)
  • Sistem Ekonomi

|
Capitalis → Liberal → Ekonomi bebas → Laisiez Faire → Keuntungan (Dikemukakan oleh Adam Smith)
|
Sosialis → Komunis ( Ekonomi Campuran)
|
Das Capital → Engles
  • Macam-macam bentuk badan usaha, yaitu:
    1. BUMN ( Badan Usaha Milik Negara) badan usaha yang dikuasi penuh oleh  negara.
    2. Perusahaan perseorangan, merupakan perusahaan yang didirikan oleh seorang  yang langsung memimpin perusahaan tersebut.
    3. CV, merupakan suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih  yang mempercayakan uang atau barang kepada 2 orang atau lebih yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai seorang pemimpin.
    4. Firma, merupakan suatu perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih untuk mendirikan atau menjalankan perusahaan. Dibutuhkan nama bersama dan  masing-masing sekutu atau anggota memiliki tanggung jawab yang sama  terhadap  perusahaan.

VISI DAN MISI CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN 2014

0 komentar
Posted in


Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Indonesia 2014-2019 nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, mengedepankan visi "“Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat”.

Untuk mewujudkan visi itu, berikut adalah misi yang akan ditempuh, sebagaimana dikutip dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU):
Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman dan stabil, sejahtera, demokratis, dan berdaulat, serta berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, serta konsisten melaksanakan Pancasila dan UUD 1945
Mewujudkan Indonesia yang maju, adil, makmur, berkerakyatan, dan mandiri
Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial, dengan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berbudi luhur, berkualitas tinggi: sehat, cerdas, kreatif, trampil serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi .

Penjabaran dari misi Prabowo-Hatta meliputi:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berbudi luhur, berbudaya dan beradab
2. Mewujudkan bangsa yang berkualitas, berdaya saing, kreatif, rasional, dan menguasai Iptek
3. Mewujudkan masyarakat berdemokrasi berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan merata dalam pembangunan
6. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam perdamaian dunia serta konsisten menjalankan UUD 45 dan Pancasila
7. Mewujudkan Indonesia yang hijau dan lestari

Dan pelaksanaan misi Prabowo-Hatta akan dengan sungguh-sungguh dilaksanakan dengan "kerja nyata" sebagai berikut:

1. Membangun perekonomian yang kuat, berdaulat, adil dan makmur
2. Melaksanakan ekonomi kerakyatan
3. Membangun kembali kedaulatan pangan, energi dan sumber daya alam
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melaksanakan reformasi pendidikan
5. Meningkatkan kualitas pembangunan sosial melalui program kesehatan, sosial, agama, budaya dan olahraga
6. Mempercepat pembangunan infrastruktur
7. Menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup
8. Membangun pemerintahan yang melindungi rakyat, bebas korupsi, dan efektif melayani.




Dan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo dengan nomor urut dua, selalu mengelak jika ditanya soal visi misinya kalau terpilih sebagai presiden RI. Ia hanya sempat mengungkapkan, salah satu program besarnya yaitu revolusi mental. Lainnya, Jokowi memilih untuk menyimpan rapat visi misinya dan berjanji akan menyampaikannya pada waktu yang tepat.

Saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pada Selasa (13/5/2014), di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta itu secara gamblang memaparkan apa yang akan dilakukannya jika menjadi orang nomor satu di republik ini.

Berikut sejumlah program yang dipaparkan Jokowi sebagai visi misinya:

1. Pendidikan
Di sektor pendidikan, Jokowi menekankan pada revolusi mental. Menurutnya, revolusi mental akan efektif bila diawali dari jenjang sekolah, terutama pendidikan dasar. Menurutnya, siswa SD seharusnya mendapatkan materi tentang pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, pendidikan etika sebesar 80 persen. Sementara itu, ilmu pengetahuan cukup 20 persen saja.
2. Pertanian
Di sektor pertanian, Jokowi menilai, Indonesia kehilangan orientasi untuk membangun sektor ini. Indonesia, kata dia, tak pernah lagi memunculkan varietas-varietas unggul. Bahkan, menurut Jokowi, satu hektar lahan pertanian di Indonesia hanya dapat menghasilkan maksimal 4,5 ton, sementara di negara lain bisa mencapai 8-9 ton.
3. Kelautan
Di bidang kelautan, Jokowi menyoroti kalah bersaingnya nelayan-nelayan lokal karena ketertinggalan dalam bidang teknogi dibanding nelayan-nelayan asing. Hal itu, menurutnya, menjadi salah satu penyebab melonjaknya harga ikan di pasaran.
4. Energi
Di bidang energi, Jokowi menyoroti besarnya subsidi BBM dan subsidi listrik. Menurutnya, daripada terus-terusan memberikan subsidi BBM, lebih baik memaksimalkan gas dan batubara yang jauh lebih murah.
5. Infrastruktur
Di bidang infrastruktur, Jokowi menyoroti masih kurangnya pengembangan infrastruktur di laut, pengembangan bandara, maupun penambahan jalur kereta api. Untuk infrastruktur laut, ia menilai, jika dapat dimaksimalkan, maka ke depannya tidak ada lagi ketimpangan harga antara daerah yang satu dengan yang lain. Ia mengistilahkan konsep pembagunan infrastruktur laut yang akan ia lakukan dengan istilah "tol laut".
6. Administrasi birokrasi
Jokowi menutup pemaparan visi dan misinya dengan program pembenahan di bidang administrasi dan birokrasi.


sumber :

http://www.antaranews.com/pemilu/berita/440399/visi-misi-prabowo-subianto-hatta-rajasa

http://nasional.kompas.com/read/2014/05/15/0705215/Ini.Visi.Misi.Jokowi.kalau.Jadi.Presiden.

INFINITIVE & GERUND

0 komentar
Posted in


Perbedaan penggunaan “infinitive” & “gerund”
Definisi:

“infinitive” adalah “verb” dlm bentuk dasar digabung dgn “to”  Pada kalimat “I forgot to buy milk,” “to buy” adalah infinitive.
“gerund” adalah “verb” dalam bentuk “present participle” seperti “swimming”, walking, listening, etc” Pada kalimat  “I like swimming” “swimming” adalah “gerund”. Sama sekali tidak berkaitan dgn sedang berenang.
Kedua bentuk ini bisa berperan sebagai noun, tetapi pada kalimat-kalimat contoh dibawah bisa membuat arti kalimat menjadi beda.

Contoh A

1. Do you like swimming? Apa kamu suka berenang?

2. Do you want to swim? Apa kamu mau berenang?

Dari sudut kaidah grammar kalimat 1 & 2 berpola sama tetapi artinya beda. Pada kalimat 1 “berenang” merupakan satu kegiatan tanpa berkonotasi pada waktu tertentu. Dlm kalimat 2 sekalipun tdk disebutkan tetapi ada implikasinya dgn waktu  Kalau pada kedua kalimat ditambah waktu tertentu kita lihat apa perobahannya:

1 Do you like swimming now? Bisa diartikan apa sekarang kamu sudah senang berenang (mungkin sebelumnya tdk senang)

2. Do you want to swim now? Apa kamu mau berenang sekarang? Tafsir kalimat tidak berubah. Now hanya merupakan penegasan.

Contoh B:

Nancy stop reading. Nancy berhenti membaca.
Nancy stop to read. Nancy berhenti (melakukan ssu) karena mau membaca.
Perhatikan contoh-contoh berikut utk lebih memahami perbedaan tersebut.

It’s time to sleep. Waktunya (untuk) tidur

This is sleeping time. Ini waktu tidur.

Reading occupies a lot of his time. Membaca menyita banyak waktunya.

He uses a lot of his time to read. Dia gunakan banyak waktunya membaca.

Have you taught her to dance? Apa kamu telah mengajarkan tari pada dia?

Have you taught her dancing?. Apa kamu telah mengajar dia menari?

She stop to teach. Dia berhenti (melakukan ssu) untuk mengajar.

She stop teaching. Dia tidak mengajar lagi.

Perbedaan-perbedaan itu tipis. Karena itu utk memahaminya harus disimak secara teliti.

sumber :
http://binsaregc.wordpress.com/2010/09/23/perbedaan-penggunaan-infinitive-gerund/

ECONOMIC HISTORY OF THE FIRST TO INDONESIA NOW

0 komentar
Posted in


1 . The Old Order
Since the establishment of the Republic of Indonesia, many significant figures when the state has formulated a precise form of economy for Indonesia , either individually or in group discussions . But the old order of government is still not able to improve the economic situation of the Republic of Indonesia deteriorated .
- Order the old ( Guided Democracy )
Financial state of the economy in the early days of independence is very bad , partly due to :
a. Inflation is very high , due to the release of more than one currency uncontrollably . At that time , the Indonesian government temporarily claimed three prevailing currency in the region of Indonesia , namely De Javasche Bank's currency , the currency of the Netherlands East Indies , and the Japanese occupation currency .
b . The existence of economic blockade by the Netherlands since November 1945 to close the door Indonesian foreign trade .
c . Empty state coffers .
d . Large-scale exploitation in the colonial period .
Efforts are being made to overcome the economic difficulties , among others :
a. National Loan Program implemented by the finance minister Ir . Surachman with the approval of BP - KNIP , conducted in July 1946 .
b . Attempt to break the blockade by diplomatic rice to India , mangadakan contact with private U.S. companies , and blockade the Dutch in Sumatra, with the aim to Singapore and Malaysia .
c . Economic Conference in February 1946 in order to obtain unanimous agreement in tackling economic problems are urgent , namely : the problem of production and distribution of food , clothing issues , as well as the status and administration of estates .
d . Establishment of Planning Board ( Board Designer Economics ) January 19, 1947
Reconstruction and Rationalization of the Armed Forces ( Rera ) 1948
e . Kasimo Plan is essentially about self-sufficiency efforts by some practical guidelines . With self-sufficiency , it is expected the economy will improve ( follows the school of Physiocrats : the agricultural sector is a source of wealth ) .
- The Liberal Democracy (1950-1957)
This period of time is called a liberal , because of the political and economic systems using liberal principles . Submitted on the appropriate market economy theories of classical school of laissez-faire laissez passer states . Though still weak and indigenous entrepreneurs can not compete with non-indigenous entrepreneurs , especially the Chinese businessmen . In the end, this system only worsen the economic condition of the newly independent Indonesia .
Efforts are being made to address the economic problems , among others :
a) Scissors Syarifuddin , which cuts the value of money ( sanering ) March 20, 1950 , to reduce the amount of money in circulation in order to level the price drops .
  b ) Program Fortress ( Natsir Cabinet )
c ) Nationalization De Javasche Bank to Bank Indonesia on December 15, 1951 through Act no.24 th 1951 as a function of the central bank and the bank circulation .
d ) Economic System Ali - Baba ( Ali cabinet Sastroamijoyo I) initiated Mr. Isaac Cokrohadisuryo
e ) Cancellation unilaterally on the results of the Round Table Conference , including the dissolution of the Netherlands-Indonesian Union .
- The period of Guided Democracy (1959-1967)
As a result of the presidential decree July 5, 1959 , the Indonesian runs guided democracy system and the structure of the Indonesian economy leads to etatisme system ( everything is set by the government ) . With this system , expected to lead to shared prosperity and equality in the social , political , and economic ( follow the school of Socialism ) . However , the economic policies taken by the government in the past has not been able to improve the state of the Indonesian economy .

2 . GOVERNMENT NEW ORDER
New Order is a term for the administration of President Suharto in Indonesia . New Order replaces the Old Order refers to the era of Sukarno . New Order lasted from 1968 to 1998 . Within that period , Indonesia's economy is growing rapidly , although it is accompanied by rampant corruption in the country . In addition , the gap between rich and poor people also widened.
New Order , In 1968 , the Assembly was formally inaugurated Suharto for a 5 year term as president , and he was later inducted back in a row in 1973 , 1978 , 1983, 1988 , 1993 , and [ [1998 ] .
· Politics
President Suharto start " New Order " in Indonesian politics and dramatically change the foreign policy of the country and in the path of Sukarno at the end of his term . New Order chose repair and economic development as a primary objective and policies cover administrative structure dominated by the military but with advice from Western-educated economists . DPR and MPR did not function effectively . Members and often selected from among the military , especially those close to Sandalwood . This resulted in people's aspirations are often less heard by the center. Distribution revenue also unfair because 70 % of the revenue of each province each year should be paid to Jakarta , thus widening the development gap between the center and the regions .

· Exploitation of resources
During his reign , these policies , and the exploitation of natural resources on a large scale to produce substantial economic growth but uneven in Indonesia . For example , the number of hungry people reduced substantially in the 1970s and 1980s .

· Chinese citizens
Chinese people are also prohibited expression. Since 1967 , residents descent regarded as foreigners in Indonesia and subordinate natives , which indirectly also remove their Human rights . Art Barongsaisecara open , celebration of Chinese New Year , and Chinese consumption is prohibited , though later it was championed by the community , especially from Indonesia china china traditional medicine community since the ban at all would impact on their prescription drugs that can only be made ​​in writing with mandarin . They went up to the Supreme Court and the Attorney General finally gave permission Indonesia at that time with a note that china Indonesia bejanji not muster the strength to rebel and overthrow the Indonesian government . For this success , we must pay homage to the naturopathic Indonesian Association ( INI ) and the members of his board at that time to fight it for the sake of public health china Indonesia and the Indonesian people . Until china Indonesia have little freedom in using the Chinese language .
The only Chinese -language newspaper which is published daily allowed Indonesian article partly written in Indonesian . Daily is managed and supervised by the Indonesian military in this regard is the Armed Forces Indonesian china though some people work well there . Chinese traditional religion is prohibited . As a result, Confucianism lost government recognition . The New Order government argued that the Chinese people when the population reaches approximately 5 million of the total Indonesian people feared to spread the influence of communism in the country . In fact , said the fact that most of them work as traders , which is certainly contrary to what is taught by communism , which greatly forbid the trade done . The Chinese kept away from practical politics . Some chose to avoid politics for fear of her safety .

* Economic Policy in the New Order
During the New Order , Indonesia carry out development in various aspects of life . The goal is the creation of a just and prosperous society are equally material and spiritual based on Pancasila . Implementation of development rests on TrilogiPembangunan , whose contents include the following .
1 . Equitable development and results towards social justice for all Indonesian people .
2 . Relatively high economic growth .
3 . Stability national healthy and dynamic .
National development is essentially complete Indonesian human development and the development of Indonesian society . Under the National Development Basic Pattern Patterns General structured long-term development that includes a period of 25-30 years . Long-Term Development ( PJP ) the first 25 years starting in 1969-1994 . PJP I main target is to fulfill the basic needs of the people and the achievement of a balanced economic structure between industry and agriculture . In addition to the short -term as well long term . Each stage of a five- year term . Development goals in each lamp is agriculture , which is the increasing income of agricultural producers so that they will be stimulated to buy everyday goods produced by the industrial sector . Until 1999 , Indonesia has implemented a lamp in 6 times .
In finance the implementation of the development , will require substantial funds . In addition to relying on income from non-oil exports , the government is also seeking the help of foreign loans . In this case , the IMF international financial institutions play an important role . With the development of the Indonesian economy progress . Nevertheless , the rate of economic growth is large enough only enjoyed great businessmen close to the ruling . Economic growth is not accompanied by equity and a strong economic foundation so that when the world economic crisis around 1997 , Indonesia was not able to survive because the Indonesian economy was built on fragile foundations . Indonesian nation facing an economic crisis and a financial crisis which is quite heavy . IMF aid was not able to raise the national economy . This has to be one of the factors causing the collapse of the New Order government in 1998.

 The collapse of the New Order and the Birth of Reform
1 . Collapse of the New Order

The main cause of the collapse of the New Order is the monetary crisis in 1997. Since 1997 the Indonesian economy continues to deteriorate along with the financial crisis that hit Asia . Situation continues to deteriorate . Corruption is rampant , while the poverty of the people continues to rise . The occurrence of highly conspicuous social inequality led to the emergence of social unrest . Appear driven by the student demonstrations . The main demands of the protesters are economic recovery and reform. Massive demonstrations conducted in Jakarta on May 12, 1998 . At that time Trisakti incident occurred , namely me - death of the four students at Trisakti University in clashes with security forces . Four students are Eagle Mulya Lesmana , Hery Hariyanto , Hendriawan , and Hafidhin Royan . The four students who died were then given the title of " Hero of Reform " . In response to the reform act , President Suharto promised to be mereshuffle Development Cabinet Reform Cabinet . It also would establish a Reform Committee which is in charge of completing the Election Law , the Law on Political Parties , the Law on the Structure of the MPR , DPR and DPRD , the Antimonopoly Law , and the Anti-Corruption Law . During its development , can not be formed Reform Committee since 14 ministers refused to participate in the Reform Cabinet . The rejection led to President Soeharto resigned .
Finally, on May 21, 1998 President Suharto resigned as president and handed RI office to the vice president BJ Habibie . This event marked the end of the New Order and the Order of the commencement of the Reformation .

· Advantages and Disadvantages of the New Order administration system
* The development of Indonesia's GDP per capita in 1968 is only U.S. $ 70 in 1996 and has reached more than U.S. $ 1,000
* Successful transmigration
* Successful KB
* Successful combat illiteracy Disadvantages of the New Order Government System
* Liveliness of corruption , collusion , nepotism
* Development of Indonesia uneven
* Increased social gap ( the difference uneven income for the rich and the poor )
* Criticism opposition silenced and forbidden
* Freedom of the press is very limited , colored by many newspapers and magazines are detained

3 . GOVERNMENT REFORM
On May 21, 1998 President Suharto resigned as president and handed RI office to the vice president BJ Habibie . This event marked the end of the New Order and the Order of the commencement of the Reformation .
Special Session of the Assembly are confirmed Habibie as president , was opposed by a wave of demonstrations of tens of thousands of students and people in Jakarta and other cities . The demonstrations culminated in an Semanggi tragedy , which killed 18 people .
Habibie's government period was marked by the start of cooperation with the International Monetary Fund to help in the economic recovery process . In addition , Habibie also loosen control on the media and freedom of expression .
President BJ Habibie took the initiative to make corrections . A number of political prisoners released . Sri Bintang Pamungkas and Mochtar Pakpahan released , three days after Habibie served . Political prisoners were released in waves . However , some officials Sudjatmiko and People's Democratic Party recently released in the era of President Abdurrahman Wahid . After Habibie freed political prisoners , political prisoners emerged . A number of student activists on trial on charges of insulting the government and insulting the head of state . Insistence that caught hold of military human rights violations can not be held due to strong political protection . In fact , a number of military officers by the Jakarta Military Court has convicted and fired for involvement in kidnapping , has now been re- seated in the structural position .
When Habibie, Suharto as president replacing dated May 21, 1998 , there are five biggest issues that must be faced , namely :
a. future reforms ;
b . the future of the Armed Forces ;
c . future areas who want to secede from Indonesia ;
d . future Suharto , his family , his wealth and his cronies ; and
e . the future of the economy and people's welfare .

Here are some of the policies that they put out BJ Habibie in order to respond to demands for reform of the public .
a. Policies in politics
Reform in politics successfully replace five package legislation during the New Order with the three political laws more democratic . Here are three such laws .
1 . Law. 2 of 1999 on political parties
2 . Law. 3 of 1999 on General Elections .
3 . Law. 4 Year 1999 on the Structure and Status of DPR / MPR .
b . In the field of economic policy
To fix the economy slumped , especially in the banking sector , the government established the National Bank Restructuring Agency ( IBRA ) . Furthermore, the government issued Law no. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition , and the Law. 8 of 1999 on Consumer Protection .

c . Freedom of expression and the press
Freedom of expression in society began to rise again . This is evident from the emergence of political parties from various groups and ideologies . Society can openly express criticism to the government . In addition to the freedom of expression , freedom is also given to the press . Reforms in the press is done by simplifying the application for issuance of business license ( License) .

d . implementation of Election
 During the Habibie government , successfully held multiparty elections were peaceful and democratic election . The election was attended by 48 political parties . Another success is the completion of the reign Habibie East Timor issue . Fretilin effort to secede from Indonesia getting a response . Habibie government took measures to conduct a poll in East Timor . The referendum was held on August 30, 1999 under the supervision of UNAMET . The results of the poll showed that the majority of the East Timorese people separated from Indonesia . Since then East Timor separated from Indonesia . On May 20, 2002 East Timor gained independence with the full name of the Democratic Republic of Timor -Leste with its first President Xanana Gusmao of the Fretilin party .

4 . GOVERNMENT INDONESIA UNITED
INDONESIAN GOVERNMENT v. UNITED Volume I ( SBY - JK ERA ) == (2004-2009)
United Indonesia Cabinet ( English : United Indonesia Cabinet ) Government of Indonesia is the head of the cabinet of President Susilo Bambang Yudhoyono and Vice President Jusuf Kalla .
This cabinet was formed on October 21, 2004 and ended his tenure in 2009 . On December 5, 2005 , President Yudhoyono 's cabinet reshuffle for the first time , and after further evaluation of the performance of his ministers , the President to revamp both on May 7, 2007 . Composition United Indonesia Cabinet at the beginning of the formation ( October 21, 2004 ) , the first overhaul ( December 7, 2005 ) , and the second overhaul ( May 9, 2007 ) .
In this period , the government implemented several new programs aimed at helping the economy of small communities including direct cash assistance ( BLT ) , PNPM Mandiri and medical treatment. In practice , these programs run in accordance with the targeted though there are still many shortcomings here and there.

INDONESIAN GOVERNMENT v. UNITED Volume II ( ERA SBY - BOEDIONO ) == ( 2009-2014)
United Indonesia Cabinet II ( UK : Second United Indonesia Cabinet ) is kabinetpemerintahan Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono and Vice PresidenBoediono . This cabinet comes from the proposed political party proposing SBY -Boediono at the Presidential Election 2009 to get a seat in the House of Representatives ( Democratic Party , PKS , PAN , PPP , and PKB ) plus the Golkar Party , who joined later , a team of SBY- Boediono success in the 2009 Presidential Election , as well as professionals . The composition of the Second United Indonesia Cabinet was announced by the President on October 21, 2009 and sworn in the following day . On May 19, 2010 , the President announced a change of Minister of Finance .
In this period , the government, especially through Bank Indonesia established four policies to boost national economic growth , namely :
1 . The BI rate
2 . Exchange rate
3 . Operation monetary
4 . Macroprudential policies for macro-prudential liquidity management and capital flows .
With the above economic policies , the government is expected to increase the country's economic growth will also affect the growing prosperity of the Indonesian people .
Performance SBY - It's been 1 year volumes IIberjalan SBY administration , but are still considered failed and got black-listed from some quarters . And this time observer of the world economy , too, related spoke SBYyang government performance is already 1 year . 60 % of the vote in the 2009 presidential election and received majority support in parliament has yet to be optimized mate Yudhoyono and Boediono to undertake concrete measures to boost economic growth and welfare .
In the eye of the political economy of Northwestern University , USA , Prof. Jeffrey Winters , poor performance can not be separated from the SBY administration of President SBY attitude in running the government . SBY considered prefer to look beautiful , polite and tidy hair in front of the camera than to work hard to overcome the problems that exist in Indonesia .
What is your view on the performance of SBY-Boediono for running the government ?
Until now seen the performance of the SBY -Boediono low . And it should be noted that the low achievement of SBY 's leadership is not something new . Because since 2004 was never high performance . So the combination of SBY - Kalla, who had a disappointing become more severe with the combination of the SBY - Boediono .
Although during the underperforming SBY , Kalla least known to be impatient and often encourage SBY to act and take decisions . But Kalla eventually become tired , frustrated and pick off course .
But apart from that all the SBY also perform tasks that should be done even if not maximized .

SUMBER :
http://laendadhikadewi.blogspot.com/2014/03/sejarah-ekonomi-indonesia-sejak-orde.html

adjective clause

0 komentar
Posted in


Dependent clause adjective clause is modifying or changing the noun. Precisely describe, introduce, or give more information about a noun (noun). And some of the terms you need to know its meaning is:

Clause is a group of words containing a subject and verb.

Independent clause is a complete sentence. Independent clausemengandung main subject and verb of a sentence. Independent clause is also referred to as the main clause (main clause).

Dependent clause is not a complete sentence and can not stand sendiri.Dependent clause (clause) must be connected with the Independent clause (main clause).

Examples of Adjective Clause

Examples of Adjective clause in Complex sentence (complex sentence):

"The movie that we saw last night was not very good".

Description:
the movie = Noun (kata benda).
That = Relative Pronoun.
that we saw = Adjective Clause yang menjelaskan the movie.

Contoh Adjective clause dengan mengguanakan Relative Pronoun bisa dilihat pada tabel berikut:

Relative Pronoun             Contoh Kalimat Keterangan
Who      I thanked the woman whohelped me.

(Artinya: Saya berterima kasih kepada wanita yang menolong saya)         Adjective Clause: who helped me(menerangkan kata benda “woman”)
Whom  The man whom I saw was Mr. Erick.

(Artinya: Pria yang saya lihat adalah tuan Erick)   Adjective Clause: whom I saw(menerangkan kata benda “The man”)
Whose  I know the man whosebicycle was stolen.

(Artinya: Saya kenal dengan pria yang sepedanya dicuri)               Adjective Clause: whose bicycle was stolen (menerangkan kata benda “The man” yang berfungsi sebagaiSubject)
Which   The cats which eat fish are very cute.

(Artinya: Kucing-kucing yang memakan ikan itu sangat lucu)        Adjective Clause: which eat fish are very cute (menerangkan kata benda “The cats” yang berfungsi sebagaiSubject)
Where  The building where he lives is very old.

(Artinya: Bangunan dimana dia tinggal sangatlah tua)      Adjective Clause: where he lives is very old (menerangkan kata benda “The building”)
When    I’ll never forget the daywhen I met you.

(Artinya: Saya tidak akan pernah melupakan hari ketika saya bertemu dengan kamu)      Adjective Clause: when I met you(menerangkan kata benda “The day” yang berfungsi sebagai object)
That       This is the house that I have showed to my mother.

(Artinya: Ini adalah rumah yang telah saya tunjukkan kepada ibu saya.)  Adjective Clause: that I have showed to my mother(menerangkan kata benda “The house”)

Contoh Adjective clauses dengan subordinate conjunctions: “where” dan “when”

Adjective Clause dengan menggunakan “where”
The building is very old.
He lives in that building (there).

1. The building where he lives is very old.
2. The building in which he lives is very old.
3. The building which he lives in is very old.

(Artinya: Bangunan dimana dia tinggal sangat tua)            Where digunakan pada adjective clause untuk merubah tempat (negara, kota, ruangan, rumah, dll).

Jika Where digunakan, prepositiontidak digunakan dalam adjective clause (contoh 1). Tetapi jika where tidak digunakan, Relative Pronoun dan preposition harus digunakan (contoh 2 & 3).

Adjective Clause dengan menggunakan “when”
I’ll never forget the day.
I met you (on that day).

I’ll never forget the day when I met you.
I’ll never forget the day that I met you.

(Artinya: Saya tidak akan pernah melupakan hari ketika saya bertemu dengan kamu)      When digunakan pada adjective clauseuntuk merubah kata benda dari waktu (tahun, hari, waktu, dll).

Hopefully this article can help to understand and learn English, if useful please share it. We are sorry if there are mistakes in typing. And for all sorts of questions, suggestions, and criticisms can be included in the comments field. Thank you.
sumber :
http://bahasainggrisonlines.blogspot.com/2013/01/Pengertian-Contoh-Adjective-Clause.html

DIRECT AND INDIRECT SPEECH

0 komentar
Posted in




DIRECT AND INDIRECT SPEECH
Direct Speech  is a direct sentence by the speaker and if the sentence is then given written quotes.
Example :
  • Samud said ,”my brother comes Jakarta ”
  • Ucup said,”I may watch the competition”
  • Asep said,”this is my car”
While Indirect Speech is reported speech sentences or utterances of others. Or bias is also called indirect sentences in writing and if the sentence is then not to be quoted.


Example :
  • Udin said,that his brother came Jakarta.
  • Entong said,that he might watch the competition.
  • Jamal said,that this was his car.
Except :
Reported Speech When dealing with facts or common kebeneran becomes a habit, Simple present in reported speech are not converted into the corresponding past tense, but remain exactly as they are,
Example :
Direct Speech              : He said,”the sun rises in the east”
Indirect Speech           : He said that the sun rises in east.


Tense should be noted in this pattern are:

Direct Speech :

  1. Simple Present Tense
  2. Present Continuous Tense
  3. Present Perfect Tense
  4. Present Perfect Continuous Tense
  5. Simple Past Tense
  6. Simple Future Tense
  7. Future Continouos Tense
  8. Conditional


Indirect Speech :
1.      Simple Past Tense
2.      Past Continuous Tense
3.      Past Perfect Tense
4.      Past Perfect Continuous Tense
5.      Past Perfect Tense
6.      Past Future Tense/Conditional
7.      Past Future Continuous Tense (Conditional Continuous)
8.      Conditional

Adverb CHANGES OF TIME (TIME DESCRIPTION)
Direct  :                                               Indirect :
Here                                        =          There.
This book                                =          The book.
This                                         =          That.
These                                       =          Those.
Now                                        =          Then.
Today                                      =          That day.
Tonight                                    =          That night.
This week                                =          That week
Yesterday                                =          The day before.
The day before yesterday       =          Two days before.
Last night                                =          The night before.
Last week/year                        =          The previous week/year.
A year ago                               =          A year before/the previous year.
Three years ago                       =          Three years before.
Tomorrow                               =          The next day/the following day.
The day after tomorrow          =          In two day’s time/the following day.
Next week/year                       =          The following week/year.
Over Sunday                           =          On Sunday.
Over there                               =          Over there.
*etc.

CHANGES Auxiliaries (WORD HELP)

Can      =          Could.
May     =          Might.
Might  =          Might.
Must    =          Would have to (kegiatan yang akan datang)/had to (keharusan yang biasa)
*etc.

Direct & Indirect Speech terdiri dari 3 jenis yaitu :

  • Statement
In indirect statement we use the word "that" as a liaison between the introductory sentence, and the words were reported.

Example :
He said
He said to me                    that + reported words
He told me

Bob said, ” I’m a university student”
Bob said that he was a university student.

Lala said to me.”I have eaten coklat now”
Lala said that she had eating a coklat now.

If the introductory sentence in the form of Simple Present Tense, the sentence that reported no change.

Example :

            John says “I will go to Bandung tomorrow”
            John says that he will go to Bandung tomorrow

  • Command
In the command line add the word "to" as a liaison with the reported sentence report. "Not to" the negative command.

to + infinitive

He asked me 

He told me

Example :

Positif
            The teacher said to the students “Be quiet while I am talking”.
The teacher told the students to be quiet while she is talking.
He told me, “wait for me !”
He told me to wait for him.

Negative
                
            Father asked her “Don’t go there alone”.
            Father asked her not to go there alone.
            She told me, “don’t cheat anymore !”
            She told me not to cheat anymore.

  • Question
If the question sentence (direct question) use the word - Tanya (Where, When, Why, What, Who, How, etc.)

He asked me       where
                              When etc.

Example :
                 He asked me : “How will you go there ?”
He asked me how I would go there.

Jika kalimat dari jenis “yes or no question”, maka bentuk laporannya menggunakan if atau whether. 

Example :
            Ina asked me, “Do you really love me?”
            Ina asked me if/whether I really loved her.

Note : Whether good or if it can be used interchangeably

Mix type :
              If the questions and statements are incorporated into Reported Speech then we use the word "as" as a link in the sentence statement reported. In this case the sentence of the statement reported later.
Example :
              He told me :”I am off to the movie,” Where are you going ?”
              He told me that he was off to the movie and asked me where I was going.

      If the direct question along with the answer "Yes and No", then we use the word "but" as a liaison to answer No and the word "and" as a connector for an answer Yes.
Example :
               Mother asked John :”Have you had lunch ?” No, I haven’t.
               Mother asked John if he had had lunch but he said he hadn’t.

Father asked me :”Are you going to the movie tonight ?” Yes.
Father asked me if I was going to the movie that night and I said I was.


Sumber :

http://triicecsfabregas.blogspot.com/2012/03/direct-and-indirect-speech.html
http://novel-drei.blogspot.com/2012/03/contoh-mengubah-kalimat-direct-speech.html
https://sites.google.com/site/grammarbahasainggris/direct-indirect-speech
http://irena040506.wordpress.com/2010/05/21/direct-and-indirect-speech/