Nama :
Ahmad Rifai
NPM :
10213458
Kelas :
4EA33
Mata
Kuliah : Etika Bisnis
Kasus Korupsi BLBI
Kasus
BLBI ini sungguh sangat menarik perhatianku. Bukan hanya karena si Aulia Pohan
menjadi tersangka dalam kasus ini. Tapi dikarenakan fakta-fakta yang terungkap
di dalam persidangan dan realita sebenarnya yang terjadi dalam kasus ini.
1. Aku
baru tau ternyata sungguh banyaksekali uang negara yang sebenarnya lenyap
akibat BLBI ini, ratusan triliunan coy!!!!! Gilak. Sungguh-sungguh diluar akal
sehat pikiranku.
2.
Sangat banyak pemain yang terlibat dalam kasus ini. Kita sebut saja Mendiang
Presiden Suharto, Menteri-menteri yang terkait pada jaman 1997-2004, seperti
Menteri Perekonomian dan Perindustrian, Menteri Keuangan, dan bahkan Menteri
Sekretaris Negara. Kemudian Pejabat-pejabat Bank Indonesia hampir semuanya
terlibat, Mulai dari Gubernurnya, Direksi, Deputi, bahkan Koordinator Bidangnya
juga terlibat. Kejaksaan Agung juga terlibat berikutnya, karena a, ku nilai
sangat melindungi Obligor-obligor yang terlibat hutang BLBI, dan juga
melindungi pejabat-pejabat Pemerintah dan BI. Apalagi Anggota DPR masa jabatan
1999-2004 yang menangani bidang Ekonomi dan Keuangan, dimana kita sudah tau
semua pada masa itu ada usaha proses gratifikasi untuk melenyapkan kasus ini
dari muka bumi. Wuihh…!!
Untuk
sementara ini aja dulu uneg-uneg aku terhadap Kasus BLBI. Sekarang mari kita
lihat dulu kronologi awal mulanya terjadinya kasus BLBI yang dimulai dari tahun
1997. Dibaca dengan seksama karena sangat panjang, biar paham terhadap masalah
ini.
11 Juli
1997
Pemerintah
Indonesia memperluas rentang intervensi kurs dari 192 (8 persen) menjadi 304
(12 persen), melakukan pengetatan likuiditas dan pembelian surat berharga pasar
uang, serta menerapkan kebijakan uang ketat
14
Agustus 1997
Pemerintah
melepas sistem kurs mengambang terkendali (free floating). Masyarakat panik,
lalu berbelanja dolar dalam jumlah sangat besar. Setelah dana pemerintah
ditarik ke Bank Indonesia, tingkat suku bunga di pasar uang dan deposito
melonjak drastis karena bank-bank berebut dana masyarakat.
1
September 1997
Bank
Indonesia menurunkan suku bunga SBI sebanyak tiga kali. Berkembang isu di
masyarakat mengenai beberapa bank besar yang mengalami kalah kliring dan rugi
dalam transaksi valas.
Kepercayaan
masyarakat terhadap bank nasional mulai goyah. Terjadi rush kecil-kecilan.
3
September 1997
Sidang
Kabinet Terbatas Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan serta Produksi dan
Distribusi berlangsung di Bina Graha dipimpin langsung oleh Presiden Soeharto.
Hasil pertemuan: pemerintah akan membantu bank sehat yang mengalami kesulitan
likuiditas, sedangkan bank yang ”sakit” akan dimerger atau dilikuidasi.
Belakangan, kredit ini disebut bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
1
November 1997
16 bank
dilikuidasi.
26
Desember 1997
Gubernur
Bank Indonesia Soedradjad Djiwandono melayangkan surat ke Presiden Soeharto,
memberitahukan kondisi perbankan nasional yang terus mengalami saldo debit
akibat tekanan dari penarikan dana nasabah. Soedradjad mengusulkan agar
mengganti saldo debit dengan surat berharga pasar uang (SBPU) khusus.
27
Desember 1997
Surat
Gubernur BI dijawab surat nomor R-183/M.Sesneg/12/1997 yang ditandatangani
Mensesneg Moerdiono. Isinya, Presiden menyetujui saran direksi Bank Indonesia
untuk mengganti saldo debit bank dengan SBPU khusus agar tidak banyak bank yang
tutup dan dinyatakan bangkrut.
31
Desember 1997
Keran
uang Bank Indonesia mulai dibuka, dan mengucurlah aliran dana besar-besaran ke
bank-bank yang saat itu mengalami masalah.
15
Januari 1998
Penandatanganan
Letter of Intent. Dalam LoI, pemerintah mendapat pembenaran untuk memberikan
bantuan likuiditas kepada bank yang sekarat karena krisis ekonomi.
26
Januari 1998
Pemerintah
mengeluarkan Keppres No. 26/1998 tentang Program Penjaminan.
27
Januari 1998
BPPN
didirikan dan tugas penagihan utang BLBI dialihkan ke BPPN
11
Februari 1998
Gubernur
BI Soedradjad Djiwandono diganti oleh Syahril Sabirin. Salah satu direktur BI,
Budiono, juga dicopot.
20
Februari 1998
Presiden
Soeharto menyetujui pengembalian dana nasabah 16 bank yang dicabut izin
usahanya, 1 November 1997.
5 Maret
1998
Pemerintah
mengeluarkan Keppres No 34 Tahun 1998 tentang tugas dan wewenang BPPN
2 April
1998
Pemerintah
mengumumkan akan mencetak Rp 80 triliun uang baru sebagai pengganti dana BI
yang dikucurkan ke bank-bank yang dialihkan ke BPPN.
4 April
1998
Pemerintah
membekuoperasikan (BB0) 7 Bank da mengambil alih 7 bank (BTO). Ini dikenal
sebagai likuidasi tahap II.
10 April
1998
Menkeu
diminta untuk mengalihkan tagihan BLBI kepada BPPN (Badan Penyehatan Perbankan
Nasional) dengan batas waktu pelaksanaan 22 April 1998
Mei 1998
BLBI
yang dikucurkan pada 23 bank mencapai Rp 164 triliun, dana penjaminan antarbank
Rp 54 triliun, dan biaya rekapitalisasi Rp 103 triliun. Adapun penerima
terbesar (hampir dua pertiga dari jumlah keseluruhan) hanya empat bank, yakni
BDNI Rp 37,039 triliun, BCA Rp 26,596 triliun, Danamon Rp 23,046 triliun, dan
BUN Rp 12,067 triliun.
4 Juni
1998
Pemerintah
diminta membayar seluruh tagihan kredit perdagangan (L/C) bank-bank dalam
negeri oleh Kesepakatan Frankfurt. Ini merupakan prasyarat agar L/C yang
diterbitkan oleh bank dalam negeri bisa diterima di dunia internasional.
Pemerintah nterpaksa memakai dana BLBI senilai US$ 1,2 miliar (sekitar Rp 18
triliun pada kurs Rp 14 ribu waktu itu).
21
Agustus 1998
Pemerintah
memberikan tenggat pelunasan BLBI dalam tempo sebulan. Bila itu dilanggar,
ancaman pidana menunggu.
21
September 1998
Tenggat
berlalu begitu saja. Boro-boro ancaman pidana, sanksi administratif pun tak
terdengar.
26
September 1998
Menteri
Keuangan menyatakan pemerintah mengubah pengembalian BLBI dari sebulan menjadi
lima tahun.
27
September 1998
Menteri
Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita meralat
angka lima tahun. Menurut Ginandjar, pemerintah minta pola pembayaran BLBI
tunai dalam tempo setahun.
18
Oktober 1998
Hubert
Neiss (Direktur IMF kawasan Asia Pasifik) melayangkan surat keberatan. Dia
minta pelunasan lima tahun.
10
November 1998
Pengembalian
BLBI ditetapkan 4 tahun. Tahun pertama 27 persen, sisanya dikembalikan dalam
tiga tahun dalam jumlah yang sama. Jumlah kewajiban BLBI dari BTO (bank
take-over) dan BBO (bank beku operasi) saat itu adalah Rp 111,29 triliun.
8
Januari 1999
Pemerintah
menerbitkan surat utang sebesar Rp 64,5 triliun sebagai tambahan penggantian
dana yang telah dikeluarkan BI atas tagihan kepada bank yang dialihkan ke BPPN.
6
Februari 1999
BI dan
Menkeu membuat perjanjian pengalihan hak tagih (on cessie) BLBI dari BI kepada
pemerintah senilai Rp 144,53 triliun
8
Februari 1999
Penerbitan
Surat Utang Pemerintah No SU-001/MK/1998 dan No SU-003/MK/1998.
13 Maret
1999
Pemerintah
membekukan kegiatan usaha 38 bank, mengambil alih 7 bank, dan merekapitalisasi
7 bank
Februari
1999
DPR RI
membentuk Panja BLBI
19
Februari 1999
Ketua
BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Soedarjono mengungkapkan
adanya penyelewengan dana BLBI oleh para bank penerima. Potensi kerugian negara
sebesar Rp 138,44 triliun (95,78%) dari total dana BLBI yang sudah disalurkan.
13 Maret
1999
Pemerintah
mengumumkan pembekuan usaha (BBKU) 38 bank
14 Maret
1999
Pemerintah
dan BI mengeluarkan SKB Penjaminan Pemerintah
17 Mei
1999
UU No.
23/1999 tentang Bank Indonesia ditandatangani Presiden Habibie. Dalam UU itu
disebutkan bahwa BI hanya dapat diaudit oleh BPK, dan direksi BI tak dapat
diganti oleh siapa pun.
1
September-7 Desember 1999
BPK
mengaudit neraca BI per 17 Mei 1999 dan menemukan bahwa jumlah BLBI yang dapat
dialihkan ke pemerintah hanya Rp 75 triliun, sedangkan Rp 89 triliun tidak
dapat dipertangggungjawabkan. BPK menyatakan disclaimer laporan keuangan BI.
Tapi, pejabat BI menolak hasil audit. Alasannya, dana BLBI itu dikeluarkan atas
keputusan kabinet.
28
Desember 1999
Pemerintah
melalui Kepala BPPN Glen Yusuf memperpanjang masa berlaku program penjaminan
terhadap kewajiban bank.
Desember
1999
BPK
telah menyelesai-kan audit BI dan terdapat selisih dari dana BLBI sebesar Rp 51
triliun yang tidak akan dibayarkan pemerintah kepada BI, terutama karena
penggunaannya tidak dapat dipertanggung-jawabkan.
5
Januari 2000
Ada
perbedaan jumlah BLBI antara pemerintah dan BI. Pemerintah menyebut BLBI
sebesar Rp 144,5 triliun plus Rp 20 triliun untuk menutup kerugian Bank Exim
(Mandiri). Tapi, menurut BI, masih ada Rp 51 triliun dana BLBI yang harus
ditalangi pemerintah. Dana sebanyak itu diberikan BI kepada bank-bank yang
mengalami kesulitan likuiditas selama November 1997-Januari 1998.
10
Januari 2000
Bocoran
hasil audit KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler) yang ditunjuk BPK untuk
mengaudit neraca awal BI beredar di kalangan wartawan. Audit itu menemukan
bahwa penyelewengan BLBI berjumlah Rp 80,25 triliun.
29
Januari 2000
Audit
BPK menemukan fakta bahwa 95,78 persen dari BLBI sebesar Rp 144,54 triliun
berpotensi merugikan negara karena sulit dipertanggung-jawabkan.tersangka dalam
kasus cessie Bank Bali.
21 Juni
2000
Gubernur
Bank Indonesia, Syahril Sabirin, ditahan Kejaksaan Agung dengan status sebagai
tersangka
Juli
2000
Menko
Ekuin Kwik Kian Gie ingin merevisi MSAA, tapi Ketua BPPN Cacuk Sudarijanto
menyatakan MSAA tetap berlaku.
22 Juli
2000
Hasil
audit BPKP menunjukkan, dari total BLBI (posisi audit per 31 Januari 2000) sebesar
Rp 106 triliun, Rp 54,5 triliun diselewengkan. Jumlah ini diberikan kepada 10
BBO dan 32 BBKU yang men-jadi obyek audit BPKP.
31 Juli
2000
LoI
ketiga ditandatangani. BPPN diharuskan mengambil tindakan hukum terhadap semua
obligor, termasuk penanda tangan surat penyelesaian utang MSAA (Master
Settlement for Acquisition Agreement) yang tidak menaati pengembalian BLBI.
1
Agustus 2000
Presiden
Abdurrahman menyetujui revisi MSAA, sehingga debitor tetap dapat dituntut bila
aset yang mereka serahkan jauh di bawah jumlah utangnya.
Agustus
2000
Kepala
BPPN hanya menarget-kan pengembalian utang BLBI sebesar 30-40 persen.
5
Agustus 2000
Giliran
BPK mengumumkan hasil audit menyeluruh BLBI: dari Rp 144,5 triliun BLBI,
potensi kerugian negara Rp 138,4 triliun; dan dari 48 bank penerima, ada
penyelewengan penggunaannya sebesar Rp 84,8 triliun. Yang dapat
dipertanggungjawabkan hanya Rp 34,7 triliun (25 persen).
September
2000
Deputi
Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah, menolak hasil audit BPK. Katanya, potensi
kerugian negara dari BLBI yang besarnya Rp 138 triliun tidak proporsional. Lagi
pula, dana itu keluar karena kebijakan presiden untuk menolong bank-bank yang
sekarat.
9
Oktober 2000
Ketua
BPK Billy Judono mengatakan bahwa BLBI sudah diberikan oleh BI sejak 1991 hingga
1996. Jadi, tidak benar bahwa BI hanya bertanggung jawab saat krisis saja.
18
Oktober 2000
Komisi
IX DPR yang membidangi perbankan menolak jumlah BLBI yang ditanggung BI hanya
sebesar Rp 24,5 triliun. “Jumlah ini merendahkan hasil audit BPK,” kata anggota
dewan
26
Oktober 2000
Jaksa
agung menunda proses hukum terhadap 21 obligor agar mereka punya kesempatan
melunasi dana BLBI.
1
November 2000
DPR,
Pemerintah dan BI menetapkan keputusan politik menyangkut pembagian beban
antara Pemerintah dan BI terhadap dana BLBI yang sudah dikucurkan
Awal
November 2000
Sumber
di BI menyatakan, tanggung jawab BI terhadap BLBI hanya Rp 48 triliun,
terhitung sejak 3 September 1997-29 Januari 1999, bukan sebelum dan sesudahnya
2
November 2000
BPK
mengancam BI akan memberikan opini wajar dengan pengecualian terhadap laporan
neraca BI jika dana BLBI tidak dapat dituntaskan.
17
November 2000
Pukul
16.30, pejabat teras BI menyatakan mundur serentak. Mereka yang mundur adalah
Deputi Senior Gubernur Anwar Nasution, Deputi Gubernur Miranda Goeltom, Dono
Iskandar, Achwan, dan Baharuddin Abdullah, dengan alasan tak mendapat dukungan
politik pemerintah dan DPR. Sedangkan Syahril Sabirin, Achjar Iljas, dan Aulia
Pohan tidak mundur. Pokok-pokok Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan BI
ditetapkan. Berdasarkan kesepakatan ini, BI menanggung beban Rp 24,5 triliun
dan sisanya menjadi beban Pemerintah.
3
Januari 2001
Dua
Deputi BI Aulia Pohan dan Iwan G Prawiranata ditingkatkan berkasnya ke
penyidikan berkaitan dengan keterlibatan mereka dalam penyalahgunaan dana BLBI
7 Maret
2001
DPR
mengusulkan pembentukan Pansus BLBI DPR. Pembentukan Pansus ini dipicu oleh
pernyataan Menkeu Prijadi Praptosuhardjo yang menyebutkan pemerintah belum
menyepakati jumlah tanggungan BI sebesar
Rp 24,5 miliar.
10 Maret
2001
Pemilik
BUN Kaharuddin Ongko ditahan Kejaksaan
Agung atas tuduhan penyelewengan dana BLBI
22 Maret
2001
Pemilik
Bank Modern, Samandikun Hartono ditahan Kejaksaan Agung atas tuduhan
penyelewengan dana BLBI
9 April
2001
Dirut
BDNI Sjamsul Nursalim yang bersatus tersangka penyelewengan dana BLBI dicekal
Kejaksaan Agung. Selain Sjamsul, David Nusawijaya (Sertivia) dan Samandikun
Hartono (Bank Modern) juga dicekal.
29 Maret
2001
Kejagung
mencekal mantan ketua Tim Likuidasi Bank Industri (Jusup Kartadibrata),
Presider Bank Aspac (Setiawan Harjono).
2 April
2001
Pelaksanaan
Program Penjaminan dana nasabah yang semula diatur melalui SKB antara BI dan
BPPN diubah dengan SK BPPN No
1036/BPPN/0401 tahun 2001.
30 April 2001
Kejagung
membebaskan David Nusawijaya, tersangka penyelewengan BLBI. Selain itu,
Kejagung juga mencekal 8 pejabat bank Dewa Rutji selama 1 tahun.
2 Mei
2001
Kejagung
membebaskan 2 tersangka penyelewengan BLBI (Samandikun Hartono dan Kaharuddin
Ongko) dan mengubah statusnya menjadi tahanan rumah.
19 Juni
2001
Wapresider
Bank Aspac, Hendrawan Haryono dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan dikenai
denda Rp 500 juta. Ia didakwa telah merugikan negara sebesar Rp 583,4 miliar
21 Juni
2001
Mantan
Direksi BI Paul Sutopo ditahan di gedung Bundar oleh aparat Kejagung.
24
Januari 2002 (!!)
Gubernur
BI Syahrir Sabirin mengeluarkan SK No 4/1/KEP.GBI/INTERN/2002 tentang
pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian BLBI. Satgas ini bertugas
mengkordinasikan penyelesaian BLBI dan memberikan rekomendasi penyelesaian BLBI
yang mencakup bidang keuangan, bidang hukum dan bidang citra. Satgas ini
diketuai oleh M Ali Said, sedangkan Rusli Simandjuntak menjadi ketua I. Satgas
dikordinasikan oleh Direktorat Keuangan Intern BI yang dijabat Bun Bunan
Hupatea.
31 Mei
2002
Tim
Bantuan Hukum Komite Kebijakan Sektor Keuangan menyampaikan Laporan Pemeriksaan
Kepatuhan Anthony Salim, Andre Salim dan Sudono Salim untuk memenuhi
Kewajiban-kewajibannya dalam MSAA tanggal 21 September 1998. Dalam bagian
kesimpulannya, TBH antara lain menyatakan meski telah memenuhi sebagian besar
kewajiban-kewajibannya, namun secara yuridis formal telah terjadi pelanggaran,
atau kelalaian atau cidera janji atau
ketidakpatuhan, atas kewajiban-kewajibannya dalam MSAA yang berpotensi
merugikan BPPN.
11
Januari 2007
Dua
petinggi Salim Grup (Anthony Salim dan Beny Setiawan) menjalani pemeriksaan di
Mabes Polri atas tuduhan telah menggelapkan aset yang telah diserahkan kepada
BPPN sebagai bagian pembayaran utangnya. Aset yang digelapkan itu meliputi
tanah, bangunan pabrik dan mesin-mesin di
perusahaan gula Sugar Grup
19
Februari 2007
Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di
Gedung MPR/DPR RI menegaskan terhadap 8 obligor yang bermasalah, pemerintah
akan menggunakan kesepakatan awal APU plus denda. “Kami tetap akan menjalankan
sesuai keyakinan pemerintah bahwa mereka (delapan obligor BLBI, red) default.
Tagihan kepada mereka adalah Rp 9,3 triliun,” tegas. Ke delapan obligor itu
adalah James Sujono Januardhi dan Adisaputra Januardhy (Bank Namura), Ulung
Bursa (Bank Lautan Berlian), Lidia Muchtar (Bank Tamara), Marimutu Sinivasan
(Bank Putra Multikarsa), Omar Putihrai (Bank Tamara), Atang Latief (Bank Bira),
dan Agus Anwar (Bank Pelita dan Istimarat).
18
September 2007
Sejumlah
anggota DPR mengajukan hak Interpelasi mengenai BLBI kepada Pimpinan DPR
4
Desember 2007
Rapat
Paripurna DPR menyetujui Hak Interpelasi Atas Penyelesaian KLBI dan BLBI yang
diajukan 62 pengusul.
21
Januari 2008
Ormas-ormas
Islam yang tergabung dalam “Jihad Melawan Koruptor BLBI” memberikan penghargaan
terhadap sejumlah anggota DPR yang dinilai benar-benar serius hendak mengungkap
kasus BLBI.
28
Januari 2008
DPR – RI
secara resmi mengirimkan surat kepada Presiden RI agar memberikan keterangan di
depan Rapat Paripurna DPR sekaitan Hak Interpelasi atas penyelesaian KLBI dan
BLBI.
29
Januari 2008
Ratusan
orang yang tergabung dalam GEMPUR berunjuk rasa di depan gedung DPR. Mereka
curiga ada anggota DPR yang menjadi beking para obligor BLBI.
12
Februari 2008
Pemerintah
yang diwakili Menko Perekonomian Boediono menyampaikan jawaban pemerintah
terhadap 10 pertanyaan terkait penyelesaian BLBI di depan Rapat Paripurna DPR.
Ketika membacakan keterangan, lebih separuh anggota dewan meninggalkan ruang
sidang. Pada awalnya, Rapat Paripurna diwarnai hujan interupsi yang
mempersoalkan ketidakhdiran SBY dan lembaran jawaban yang hanya ditandatangani
Boediono saja.
29
Februari 2008
Jaksa
Agung Muda Pidana Khusus, Kemas Yahya Rahman, menyatakan Tim 35 yang melakukan
penyelidikan kasus ini BLBI I dan BLBI II tidak menemukan adanya pelanggaran
pidana yang dilakukan Anthony Salim dan Sjamsul Nursalim. Menurut Kemas Yahya,
sesuai dengan surat penyelesaian utang Master Settlement for Acquisition
Agreement atau MSAA, kewajiban debitor kepada pemerintah dianggap selesai jika
aset yang dinilai sesuai dengan kewajiban dan diserahkan kepada pemerintah.
“Kami sudah berbuat semaksimal mungkin dan kami kaitkan dengan fakta
perbuatannya. Hasilnya tidak ditemukan perbuatan melanggar hukum yang mengarah
pada tindakan korupsi,” kata Kemas Yahya Rachman.
2 Maret
2008
Jaksa
Urip Tri Gunawan yang menjadi ketua Tim Jaksa BLBI II dicokok aparat KPK seusai
bertandang ke rumah milik pengusaha Syamsul Nursalim di Jalan Hang Lekir,
Jakarta Selatan, Dari tangan Urip, penyidik KPK menyita uang sebesar US$ 660
ribu atau sekitar Rp 6 miliar. Uang ini diduga sebagai uang suap terkait kasus
BLBI. Selain Urip, KPK juga menahan Artalyta Suryani, seorang pengusaha yang
diketahui dekat dengan Sjamsul Nursalim dan juga Anthony Salim
2 Maret
2008
Wacana
perguliran tentang hak angket mulai mengemuka di kalangan anggota DPR menyusul
tertangkapnya jaksa Urip Tri Gunawan.
8 Maret
2008
Guru
Besar Hukum Pidana Internasional Unpad Bandung, Romli Atmasasmita. mengusulkan
agar KPK mengambil alih pengusutan BLBI. Menurut dia, kasus BLBI telah masuk
ranah pidana, karena obligor yang tidak membayar menyebabkan negara rugi.
Selain itu, ada unsur penipuan di dalamnya, karena tidak ada niat dari obligor
nakal untuk melunasi utangnya. Saran ini mengacu pada pasal 8 ayat 2 UU KPK
yang memberi wewenang KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan pelaku
tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan polisi atau jaksa.
10 Maret
2008
Usulan
hak angket kasus BLBI sudah diedarkan kepada para anggota DPR. Usulan hak
angket dimunculkan karena langkah penyelesaian kasus BLBI secara hukum yang
dirintis Kejaksaan Agung ternyata berakhir antiklimaks. Kejagung menghentikan
penyelidikan kasus yang diduga melibatkan sejumlah pengusaha kelas kakap itu.
“Apalagi dengan adanya jaksa yang tertangkap tangan menerima suap. Inilah yang
menyebabkan kami akan menggunakan hak angket,” ujar Dradjad Wibowo, anggota DPR
dari Fraksi PAN
13 Maret
2008
Empat
orang inisiator hak angket BLBI, Soeripto, Dradjad Wibowo, Abdullah Azwar Anas
dan Ade Daud Nasution secara resmi menyerahkan draft hak angket kasus BLBI ke
pimpinan DPR, Draft tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin
Iskandar di ruang kerjanya. Sebanyak 55 anggota DPR telah memberikan tanda tangan
sebagai bentuk dukungan.
6 Mei
2008
Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan Masyarakat
Antikorupsi Indonesia terhadap surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang
dikeluarkan Kejaksaan Agung atas kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
Syamsul Nursalim. Kejaksaan Agung langsung menyatakan banding.
Setelah
membaca kronologi nya, semakin jelaslah sebenarnya bagaimana murat maritnya
sistem birokrasi negeri ini. Aku sempat berpikir heran, kenapa sih Mendiang
Presiden Suharto dengan enaknya menerapkan langkah-langkah yang mencengangkan
untuk mengatasi krisis moneter pada tahun 1997- Mei 1998. Diantaranya yaitu tadi,
melikuidasi 16 Bank, membantu bank sehat yang mengalami kesulitan likuiditas
a.ka.a BLBI, sedangkan bank yang ”sakit” akan dimerger atau dilikuidasi.
Dulu,
jaman tahun 1997-1998, Pers masih belum sebebas sekarang. Jadi saya dan jutaan
masyarakat Indonesia lainnya tentunya sangat awam atau tidak familiar dengan
kebijakan-kebijakan ekonomi. Gak ngerti kami itu. Hanyalah Pemerintah, Anggota
DPR dan Pakar-pakar ekonomi lah yang sangat mengerti masalah ekonomi. Coba liat
Pers sekarang, sangat bebas dan pro rakyat. Tayangan-tayangan berita atau
tulisan di surat kabar sangat membantu kita untuk mengetahui dengan jelas
kondisi kenegaraan kita ini, baik itu di bidang ekonomi, hukum dan
perundang-undangan dan lain sebagainya. Kadang ada juga yang meng-investigasi beritanya
itu sampai ke akar-akarnya. Ya walaupun aku yakin birokrasi negeri ini tetap
bobrok, tapi setidaknya Pers dan Media lainnya sudah memberitakan yang terbaik
untuk perubahan negeri ini.
Kembali
ke Topik, jadi BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) lahir ini untuk
mengatasi masalah ini, yaitu menutupi talangan hutang luarnegeri yang dilakukan
para bankir tersebut.
Bank
yang banyak menjamur sebagai akibat kebijakan deregulasi perbankan dimasa orde
baru akhirnya runtuh dan jatuh bangkrut, serta tetap tidak kuat menahan nilai
mata uang rupiah yang anjlok, juga sektor perekonomian kita (industrialisasi
yang dibantu oleh kredit bank) yang berantakan akibat kredit macet.Kredit macet
itu saling berkaitan dan tali temali, antara industri terhadap bank, bank
terhadap pemerintah, pemerintah terhadap bantuan asing, sehingga menambah beban
hutang luarnegeri kita total menjadi 1200 trilyun (600 trilyun). Akhirnya
banyak bank yang diambil alih pemerintah dan kemudian dijual kembali dibursa
saham setelah sehat atau merger (digabungkan). Dan ada juga yang dinyatakan
bangkrut dan hilang tak tentu rimbanya (begitupula pemiliknya).
Berikut
ini adalah Daftar Hitam Kelam Kasus BLBI yang menurutku masalah sangat unik,
kreatif, lucu menggelitik, penuh intrik, tertata rapi, sangat licik, dan yang
pasti PENUH KONSPIRASI.
5 (lima)
Bank yang melakukan penyimpangan terbesar hingga 74% dari total BLBI
penyimpangan 48 bank penerima yaitu :
1.BDNI
sebesar 24, 47 trilyun yaitu 28, 84% dengan pemilik Syamsul Nursalim
2.BCA
sebesar 15, 82 trilyun yaitu 18,64% dengan pemilik Soedono Salim
3.Bank
Danamon sebesar 13,8 trilyun yaitu 16,27% dengan pemilik Usman Admadjaya
4.Bank
Umum Nasional sebesar 5,09 trilyun yaitu 6,0 % dengan pemilik Bob Hasan
5.Bank
Indonesia Raya (BIRA) sebesar 3,66 trilyun yaitu 4,31 % dengan pemilik Atang
Latief
Sumber :
Laporan Audit BPK RI No.06/01/Auditama II /AI/ VII /2000
Tersangka
kasus perbankan tersebut, yaitu (dalam miliar) ;
Sudono
Salim (BCA – hutang 52,767)
The Nin
King, (Danahutama – hutang 23)
Hendra
Liem , (Bank Internasional-hutang 16,95)
Sudwikatmono
(Bank Surya – hutang 1,887)
Ibrahim
Risjad (Risyad Salim Internasional – 10,664)
Nyoo Kok
Kiong (Papan Sejahtera, – hutang 108,49)
Honggo
Wendratmo (Papan Sejahtera – hutang 216, 98)
Andi
Hartawan (Badja Internasional-hutang 32, 66)
Soeparno
Adiyanto (Bumi Raya Utama, 24, 81)
Ganda
Eka Handria (Bank Sanho – hutang 4,41)
Mulianto
Tanaga (Bank Indo Trade – hutang 15,31)
Phillip
S Widjaya (Bank Mashill – hutang 14,90)
Hasyim
Joyohadikusumo (Papan Sejahtera – hutang 216,98)
Siti
Hardiyanti Rukmana,(Bank Yama-Yakin Makmur – hutang 155)
Nirwan
Bakri (Nusa Nasional-hutang 3.006, 16 trilyun)
Husodo
Angko Subroto (Sewu Internasional-hutang – 209,20)
Iwan
Suhardiman (Tamara Bank – hutang 35,61)
The Nin
Kong (Baja Internasional – hutang 45,14)
The Tje
Min (Bank Hastin – hutang 139,79)
Samsul
Nursalim (BDNI – hutang 28.408, 00 trilyun)
Bob
Hasan (BUN – hutang 5.341,00 trilyun)
Usman
Admadjaya (Bank Danamon – hutang 12.533, 00 trilyun)
Sumber :
Koran Tempo, 15 April 2004 dan Kompas, 1 Mei 2004
Daftar
para obligor yang belum melunasi kewajibannya
Atang
Latief (Bank Indonesia Raya – hutang 325,46
James
Januardy (Bank Namura Internasional–hutang123,04)
Ulung
Bursa (Bank Lautan Berlian-hutang 615)
Lidia
Mochtar (Bank Tamara – hutang 202,80)
Omar
Putirai (Bank Tamara – hutang 190,17)
Marimutu
Sinivasan (Bank Putera Multikarsa-hutang 1.130,61T)
Kaharuddin
Ongko (Bank Umum Nasional – 8.348,00 Trilyun)
Samadikun
(Bank Modern – hutang 2.663, 00 Trilyun)
Sumber:
Koran Tempo 15 April 2004, BPPN, Kompas, 1 Mei 2004)
Daftar
Banker yang dilimpahkan ke Tim Pemberantasan Korupsi
Atang
Latief (Bank Indonesia Raya – hutang 325,46)
James
Januardy (Bank Namura Internasional–hutang123,04)
Ulung
Bursa (Bank Lautan Berlian-hutang 615)
Lidia
Mochtar (Bank Tamara – hutang 202,80)
Omar
Putirai (Bank Tamara – hutang 190,17)
Marimutu
Sinivasan (Bank Putera Multikarsa-hutang 1.130,61T)
Daftar
Banker yang diserahkan kekepolisian
Baringin
Panggabean (Bank Namura Internusa-APU- 158,93 )
Santosa
Sumali (B.Metropolitan – APU – 46,55)
Fadel
Muhammad (Bank Intan – APU-93,28 )
Santosa
Sumali (B. Bahari-APU-295,05)
Trijono
Gondokusumo (Bank PSP- APU – 3.3031, 11 trilyun)
Hengky
Widjaya (Bank Tata-APU-461,99 ) Taony Tanjung
I Gde
Dermawan (Bank Aken-APU-680,89)
Tarunojoyo
Nusa (Bank Umum Servitia-APU-3.336, 44 trilyun)David Nusa Widjaya
Kaharuddin
Ongko (BUN – MRNIA-8.348.00 trilyun)
Samadikun
H. (Bank Modern – MRNIA-2.663, 0 Trilyun)
Sumber :
Koran Tempo tanggal 18 Oktober 2004
Hebat
bukan, bahkan sungguh fantastis. Total kotornya ada dana Rp. 600 trilyun yang
diberikan pada perbankan pasca krisis moneter sampai oktober 2003. Dari 600
trilyun itu BPPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sudah mengembalikan Rp.
152, 4 trilyun. Terdiri dari setoran tunai Rp. 107,167 trilyun, obligasi
Rp.14,994 trilyun, tunai non Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Rp. 9,7
trilyun, dan obligasi daur ulang (reclyed bonds) Rp. 20, 541 trilyun.
Lalu,
sisanya +/- 400 trilyun lagi kemana dong? Barangkali anak SD sekarang udah tau
jawabnya.
Bersambung….
November
17, 2008 at 1:14 pm 3 komentar
Kronologis
Kasus BLBI [Bagian I]
Kasus
BLBI ini sungguh sangat menarik perhatianku. Bukan hanya karena si Aulia Pohan
menjadi tersangka dalam kasus ini. Tapi dikarenakan fakta-fakta yang terungkap
di dalam persidangan dan realita sebenarnya yang terjadi dalam kasus ini.
1. Aku
baru tau ternyata sungguh banyaksekali uang negara yang sebenarnya lenyap
akibat BLBI ini, ratusan triliunan coy!!!!! Gilak. Sungguh-sungguh diluar akal
sehat pikiranku.
2.
Sangat banyak pemain yang terlibat dalam kasus ini. Kita sebut saja Mendiang
Presiden Suharto, Menteri-menteri yang terkait pada jaman 1997-2004, seperti
Menteri Perekonomian dan Perindustrian, Menteri Keuangan, dan bahkan Menteri
Sekretaris Negara. Kemudian Pejabat-pejabat Bank Indonesia hampir semuanya
terlibat, Mulai dari Gubernurnya, Direksi, Deputi, bahkan Koordinator Bidangnya
juga terlibat. Kejaksaan Agung juga terlibat berikutnya, karena a, ku nilai
sangat melindungi Obligor-obligor yang terlibat hutang BLBI, dan juga
melindungi pejabat-pejabat Pemerintah dan BI. Apalagi Anggota DPR masa jabatan
1999-2004 yang menangani bidang Ekonomi dan Keuangan, dimana kita sudah tau
semua pada masa itu ada usaha proses gratifikasi untuk melenyapkan kasus ini
dari muka bumi. Wuihh…!!
Untuk
sementara ini aja dulu uneg-uneg aku terhadap Kasus BLBI. Sekarang mari kita
lihat dulu kronologi awal mulanya terjadinya kasus BLBI yang dimulai dari tahun
1997. Dibaca dengan seksama karena sangat panjang, biar paham terhadap masalah
ini.
Sumber :
https://ihatemycountry.wordpress.com/tag/kronologis-kasus-blbi/
https://ihatemycountry.wordpress.com/2008/11/14/kronologis-kasus-blbi-bagian-i/
